Sistem Peradilan (Susunan dan Kekuasaan)

Susunan dan kekuasaan pengadilan di Indonesia

Di Indonesia terdapat bermacam-macam pengadilan yang dpaat dibedakan dalam :

1.   Pengadilan sipil, terdiri dari :

a.    Pengadilan umum :

I.                 Pengadilan negeri

II.             Pengadilan tinggi

III.         Pengadilan agung

b.   Pengadilan khusus

I.                 Pengadilan agama

II.             Pengadilan adat

III.         Pengadilan administrasi negara

2.   Pengadilan militer

a.    Pengadilan tentara/ Mahkamah Militer

b.   Pengadilan tentara tinggi/ Mahkamah Militer Tinggi

c.    Pengadilan tentara agung/ Mahkamah Militer Agung

Pengadian negeri dan pengadilan tinggi diatur dalam UU darurat no 1/1951 dan UU no.13/ 1965 tentang : Peradilan dalam lingkungan pengadilan umum dan MA.

Mengenai MA juga diatur dalam UU no.13/1965 dan UU no.14./1970 yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.

Sistem Peradilan (Kejaksaan)

Kejaksaan

Kejaksaan merupakan suatu bagian kenegaraan. Badan penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum (pasal 1 ayat 1 UU no 15/1961)

Dalam melaksanakan tugasnya, kejaksaan harus selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara (pasal 1 ayat 2)

Dalam menjalankan peranan praktis (pasal 13) jaksa dapat memohon bantuan kepolisian negara yang juga diberi wewenang penyidikan perkara.

Mengenai pembagian tugas antara kepolisian negara dan kejaksaan perlu ditegaskan bahwa penuntutan perkara diserahkan semata-mata pada kejaksaan dengan pengertian bahwa dalam hal-hal tertentu menurut dan ditetapkan dalam hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lain, kepolisian negara berwenang mengajukan suatu perkara pidana langsung kepada pengadilan negeri, misal : perkara rol (pelanggaran/ kejahatan ringan)

Berhubung dengan hal bahwa kejaksaan berwenang melakukan penyidikan lanjutan, maka perlu adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur kerjasama antara kepolisian negara dan kejaksaan dalam penyidikan lanjutan, yang diatur tersendiri antara instansi-instansi yang bersangkutan.

Dalam praktek kepolisian negara, berdasarkan kepentingan umum dapat mengesampingkan suatu perkara yang serba ringan, sehingga perkara itu tidak sampai pada tingkat penuntutan oleh jaksa.

Berhubung dengan penuntutan perkara yang menjadi tugas semata-mata dari kejaksaan ditambah wewenang jaksa agung untuk menyimpan atau mengesampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum (asas oportunitas) berlaku prosedur (acara), bahwa kepolisian negara diajak berunding sebelum diambil tindakan mengesampingkan oleh jaksa agung.

Kejaksaan bertugas :

1.   a, Mengadakan penuntutan dalam perkara-perkara pidana pada pengadilan yang berwenang.

b. Menjalankan keputusan dan penetapan hakim pidana.

2.   Mengajukan penyidikan lanjutan terhadap kejahatan dan pelanggaran serta mengawasi dan mengkoordinasikan alat-alat penyidik menurut ketentuan-ketentuan dalam UU hukum acara pidana dan lain-lain peraturan negara.

3.    Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.

4.   Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.

Sistem Peradilan (Mahkamah Agung)

MA menjadi badan pengadilan yang berwenang menjalankan kasasi dan peninjauan kembali.

Pasal 26 ayat 1 : MA berwenang untuk menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah dari UU dengan alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Ayat 2 : putusan tersebut dapat diambil berhubung dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi, tetapi pencabutan dari peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah itu tidak dilakukan oleh MA karena MA tidak diberi wewenang legislatif, tetapi dilakukan oleh instansi yang bersangkutan.

Pasal 15 ayat 1 : Semua pengadilan memeriksa dan memutuskan dengan sekurang-kurangnya 3 orang hakim, kecuali apabila UU menentukan lain.

Pasal 17 ayat 1 : Sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum kecuali bila UU menentukan lain.

Ayat 2 : Kalau tidak dipenuhi mengakibatkan batalnya putusan menurut hukum.

Rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia, sehingga keputusan pengadilan tidak dapat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan diluar badan-badan pengadilan.

Pasal 18 : Menjamn tidak adanya peradilan rahasia : semua keputusan pengadilan hanya syah dan mempunyai kekuatan hukum bila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Agar nasib yang bersangkutan tidak tergantung pada keputusan satu badan pengadilan saja, maka peradilan dapat dijalankan dalam 2, yaitu tingkat pertama dan jika perlu tingkat banding (pasal 14)

Badan pengadilan tingkat pertama adalah pengadilan negeri, yang ada disetiap kabupaten atau kota madya.

Badan pengadilan dalam tingkat kedua adalah pengadilan tinggi yang mengadili dalam tingkat banding.

Pengadilan tinggi dapat :

1.   Memperkuat keputusan pengadilan negeri, atau

2.   Menolak keputusan pengadilan negeri.

3.   Pengadilan Tinggi dapat memerintahkan pengadilan negeri untuk memeriksa kembali perkara yang telah diputuskan.

Atas keputusan pengadilan tinggi tidak ada lagi banding, hanya ada kemungkinan diadakan kasasi oleh MA.

Peradilan MA bukan peradilan dalam tingkat ketiga, karena dalam kasasi hanya diselidiki apakah hukum dijalankan secara tepat, jadi tidak lagi fakta-fakta perkara diselidiki. Penyelidikan fakta-fakta perkara telah dilangsungkan dalam tingkat pertama dan tingkat banding.

Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum (pasal 35)

Dalam perkara seorang tersangka terutama sejak saat dilakukan penagkapan/ penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum untuk memperkuat kedudukan yang diadili dalam sidang pengadilan (pasal 36)

Untuk memperkuat kedudukan obyektif seorang hakim dan melindunginya terhadap pengaruh yang kurang baik yang dapat mengurangi keobyektifan pendapat hakim, maka : bila seorang hakim masih terikat hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga atau semenda dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, penasehat hukum atau panitera dalam suatu perkara tertentu, dia wajib emngundurkan diri dari pemeriksaan perkara (pasal 28 ayat 2)

Begitu pula bila ketua, hakim anggota, penuntut umum atau panitera masih terikat dalam hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga atau semenda dengan yang diadili dia wajib mengundurkan diri dipemeriksaan perkara itu (pasal 28 ayat 3)

Pada pengadilan negeri dapat diadakan suatu pengadilan ekonomi (pasal 35 LN 1955 no 27) dan pada pengadilan tinggi dapat diadakan suatu pengadilan tinggi ekonomi (pasal 47 LN 1955 no 27). Dua jenis badan pengadilan ini mengadili delik-delik ekonomis.

Berdasarkan perundang-undangan ini juga mengatur kasasi pada MA. Berdasarkan pasal 9 Penpres no 11/ 1963 (sekarang sudah berlaku sebagai UU biasa) pada pengadilan negeri dapat diadakan pengadilan subversi.

Di Indonesia masih tetap berlaku peradilan agama yaitu perkara yang menyangkut agama Islam.

Pengadilan ini juga disusun dalam dua tingkat : di Jawa dan Madura ada pengadilan agama, sebagai pengadilan banding diadakan Mahkamah Islam di Solo. Di Kalimantan ada pengadilan Kadi dan pengadilan banding : Mahkamah Kadi diadakan di Banjarmasin.

PP no 45/ 1957 mengatur dibentuknya pengadilan agama dan mahkamah syari’ah diluar Jawa dan Madura. Menurut UU no 1/1974 tentang perkawinan yang dilaksanakan menurut PP no 9/ 1975 : setiap keputusan pengadilan agama harus dikukuhkan oleh pengadilan negeri.

Sekarang setiap pengadilan negeri melakuan pengadilan

Sistem Peradilan

DEPT. KEHAKIMAN		DEPT. AGAMA		MAHKAMAH AGUNG		DEPT. HANKAM
PT		PTA		MMA		PTTUN
PN		PA		MMT		PTUN
				MM

	: Pemeriksaan perkara pada tingkat kasasi di MA
	: Pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan

Susunan Pengadilan di Indonesia diatur dalam UU No. 14 tahun 1970, tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.

Pasal 10 ayat 1 menetapkan : kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan :

1.   Peradilan Umum

2.   Peradilan Agama

3.   Peradilan Militer

4.   Peradilan Tata Usaha Negara

Pasal 10 ayat 2 menetapkan : MA adalah pengadilan negara tertinggi.

Pasal 10 ayat 3 menetapkan : terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh pengadilan-pengadilan lain daripada MA, kasasi dapat diminta kepada MA

Pasal 10 ayat 4 menetapkan : MA melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan yang lain, menurut ketentuan yang ditetapkan dengan UU

Pasal 20 : Atas putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada MA oleh pihak-pihak yang diatur dalam UU

Pasal 21 : Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan UU terhadap putusan pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada MA, dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan.